Tasikmalaya, FPKS – Pembahasan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, proses ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Pada Senin, 22 Juni 2026, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja untuk mendalami berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi bahan yang akan dibawa ke rapat paripurna DPRD.
Bagi sebagian orang, temuan BPK mungkin dipandang sebagai catatan kekurangan dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Temuan BPK justru merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin baik dari waktu ke waktu.
Meminimalkan Temuan di Masa Mendatang
Setiap temuan yang disampaikan BPK harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan temuan yang ada saat ini, tetapi juga mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada masa mendatang.
Pemerintah daerah perlu membangun budaya kerja yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan prosedur administrasi harus terus dilakukan secara konsisten.
Dengan demikian, jumlah temuan dari tahun ke tahun dapat semakin diminimalkan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya pada kemampuan menyelesaikan temuan, tetapi juga pada kemampuan mencegah munculnya temuan baru.
Temuan BPK Sebagai Acuan Perbaikan
Dalam tata kelola pemerintahan modern, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Karena itu, setiap rekomendasi BPK seharusnya dipandang sebagai masukan konstruktif yang membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan.
Temuan-temuan yang muncul memberikan gambaran mengenai area mana yang masih memerlukan pembenahan. Dari sana, pemerintah dapat menyusun langkah-langkah korektif yang lebih tepat sasaran dan efektif.
DPRD melalui fungsi pengawasannya tentu akan terus mengawal proses tindak lanjut tersebut. Namun yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran bersama bahwa setiap rekomendasi BPK merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menjaga Prestasi WTP
Kota Tasikmalaya patut bersyukur karena selama ini mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan daerah yang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik.
Namun demikian, WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Prestasi tersebut justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, saya berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya tetap serius dan konsisten dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kita tidak hanya mampu mempertahankan opini WTP, tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. (im)
