Tasikmalaya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2025, Selasa (23/6/2026).
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya mendapat apresiasi, namun tetap perlu diiringi upaya perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus), sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sesuai ketentuan yang berlaku, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah laporan diterima.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ishak Parid, S.Pd.I., menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.
WTP ke-10 Menjadi Prestasi yang Layak Diapresiasi
Menurut Ishak Parid, keberhasilan Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya merupakan capaian yang patut disyukuri dan diapresiasi oleh seluruh pihak.
Ia menilai raihan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“WTP yang diraih Kota Tasikmalaya untuk kesepuluh kalinya tentu merupakan prestasi yang membanggakan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga disiplin administrasi dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan aturan,” ujarnya.
Meski demikian, Ishak mengingatkan bahwa opini WTP tidak berarti seluruh persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah telah selesai atau tidak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.
“WTP bukan berarti zero masalah. Masih ada beberapa hal yang perlu terus dibenahi, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset daerah,” katanya.
Tantangan Fiskal Membutuhkan Inovasi
Lebih lanjut, Ishak menyoroti kondisi fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin besar seiring dengan keterbatasan ruang fiskal yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya masih perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penyesuaian cukup signifikan.
Kondisi tersebut, menurut Ishak, menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD.
“Situasi ini menuntut kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah. DPRD tentu akan mendukung berbagai langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
DPRD Siap Dukung Penguatan PAD
Ishak menambahkan bahwa penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah perlu terus mendorong optimalisasi berbagai potensi ekonomi yang dimiliki kota, baik melalui penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, maupun pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
“Prestasi WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada saat yang sama, kita juga perlu memperkuat fondasi fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (im)
