Kota Tasikmalaya, FPKS – Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat internal pada Rabu (15/7/2026) untuk membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, rapat tersebut menitikberatkan pada tiga agenda utama, yakni menjaga kinerja ASN di tengah tantangan fiskal daerah, memperkuat pembinaan disiplin, serta mengevaluasi lambatnya pengisian jabatan dan implementasi sistem merit.
Rapat dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, termasuk Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Dede, S.IP.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I berencana mengundang Inspektorat Kota Tasikmalaya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif terkait isu-isu tersebut.
Profesionalisme ASN Harus Tetap Terjaga
Dalam pembahasan, Komisi I menegaskan bahwa kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Menurut Dede S.IP, justru di tengah keterbatasan anggaran dibutuhkan aparatur yang mampu bekerja lebih efektif, inovatif, dan tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kondisi fiskal memang sedang menghadapi tantangan. Namun, hal itu tidak boleh menurunkan semangat kerja ASN. Justru saat PAD masih perlu ditingkatkan, pemerintah membutuhkan ASN yang tetap produktif, inovatif, dan fokus menjalankan tugas pokoknya,” ujar Dede, S.IP.
Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, profesionalisme aparatur harus terus dijaga agar berbagai program pemerintah tetap berjalan optimal.
Pengawasan Disiplin dan Sistem Merit Jadi Perhatian
Selain membahas kinerja ASN, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap penguatan pembinaan disiplin aparatur. Dalam waktu dekat, Komisi I akan mengundang Inspektorat Kota Tasikmalaya untuk memperoleh informasi mengenai penanganan dugaan pelanggaran disiplin ASN sekaligus memastikan proses pembinaan di setiap organisasi perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan, termasuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Dede, pembinaan disiplin tidak cukup dilakukan ketika terjadi pelanggaran, tetapi harus menjadi budaya kerja yang dibangun secara konsisten oleh setiap kepala perangkat daerah.
“Pembinaan disiplin harus diperkuat oleh setiap kepala OPD agar tercipta budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas,” katanya.
Di sisi lain, Komisi I juga menilai lambatnya pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mendapat perhatian serius. Kekosongan jabatan yang berlangsung terlalu lama dinilai berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi dan pelayanan publik.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Efektif
Untuk itu, Komisi I berencana memanggil BKPSDM Kota Tasikmalaya guna meminta penjelasan mengenai proses pengisian jabatan sekaligus mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
Dede berharap proses pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan transparansi. Menurutnya, sistem merit yang berjalan baik akan menghasilkan birokrasi yang lebih kuat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, Komisi I berkomitmen terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, didukung ASN yang disiplin, produktif, serta penempatan pejabat yang tepat sesuai kompetensinya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya. (im)
