Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seringkali terdengar sebagai istilah teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Padahal, Musrenbang sejatinya adalah salah satu ruang paling penting bagi warga untuk ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri.
Di forum inilah aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat bertemu dengan kebijakan pemerintah.
Secara sederhana, Musrenbang adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Proses ini dirancang agar pembangunan tidak berjalan sepihak, melainkan melalui dialog dan musyawarah bersama.
Dalam praktiknya, muatan Musrenbang tidak hanya berasal dari satu arah. Ada beberapa pendekatan yang menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan. Pertama adalah pendekatan top-down, yaitu arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan visi pembangunan daerah dan kebijakan nasional.
Kedua adalah pendekatan bottom-up, yakni usulan yang datang langsung dari masyarakat melalui RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
Selain itu, ada pula pendekatan teknokratis, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan data, kajian, dan analisis kebutuhan objektif daerah. Pendekatan politik juga menjadi bagian dari proses ini, terutama melalui peran DPRD yang membawa aspirasi masyarakat hasil reses dan komunikasi langsung di lapangan.
Seluruh pendekatan ini seharusnya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Disatu sisi banyaknya kebutuhan dan disisi lain keterbatasan anggaran, maka penting dipahami bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat langsung diakomodasi dalam satu tahun anggaran.
Di tingkat kelurahan, misalnya, jumlah usulan yang bisa ditampung sering kali dibatasi, baik dari sisi jumlah maupun nilai anggaran. Hal ini bukan berarti aspirasi masyarakat diabaikan, melainkan perlu dicarikan jalur dan skema pembiayaan yang tepat.
Usulan yang belum dapat terakomodasi melalui dana kelurahan masih memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui sumber pembiayaan lain, seperti APBD kota maupun APBD provinsi. Di sinilah pentingnya kesinambungan komunikasi dan pengawalan aspirasi agar tidak berhenti hanya di forum Musrenbang.
Selain jalur formal tersebut, masyarakat juga perlu memahami adanya mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Pokir merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan komunikasi langsung. Pokir bukan jalan pintas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem perencanaan yang sah dan diatur dalam regulasi.
Karena itu, kunci dari Musrenbang yang efektif adalah komunikasi dua arah. Masyarakat perlu aktif menyampaikan kebutuhan dan prioritasnya secara jelas dan realistis. Disisi lain, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk hadir, mendengar, dan mengawal aspirasi tersebut agar tidak terputus di tengah jalan.
Sebagai wakil rakyat, saya memandang Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi sarana pendidikan demokrasi dan partisipasi publik. Melalui Musrenbang, masyarakat belajar bahwa pembangunan tidak lahir dari ruang tertutup, melainkan dari proses dialog, musyawarah, dan kebersamaan.
Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat yang kami pegang, bahwa pembangunan harus partisipatif dan berkeadilan. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa partisipasi, kebijakan berisiko jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Harapan saya, Musrenbang tidak hanya dipahami sebagai formalitas, tetapi benar-benar dimaknai sebagai ruang bersama untuk menyusun masa depan daerah. Dengan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD, insyaallah perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat semakin responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (im)
Oleh: Heri Ahmadi, S.Pd.I
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya – Fraksi PKS
