TASIKMALAYA, FPKS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tasikmalaya menaruh perhatian terhadap belum optimalnya layanan BPJS Kesehatan di RS Dewi Sartika, Kecamatan Kawalu. Fraksi PKS menilai, upaya percepatan kerja sama dengan BPJS merupakan bagian penting dalam memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan berkeadilan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Heri Ahmadi, menyampaikan bahwa keberadaan rumah sakit daerah dibangun sebagai sarana pelayanan publik yang bertujuan mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi layanan RS Dewi Sartika perlu terus didorong melalui sinergi antarpemangku kepentingan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Fraksi PKS memandang pelayanan kesehatan sebagai amanah publik. Fungsi pengawasan DPRD dijalankan untuk memastikan proses penyelenggaraan layanan berjalan sesuai tujuan awal pembangunan rumah sakit tersebut,” ujar Heri Ahmadi saat kunjungan ke RS Dewi Sartika, Selasa. (27/1)
Pengawasan DPRD Bersifat Mendorong dan Solutif
Heri menjelaskan, Fraksi PKS sejak awal telah menyampaikan catatan dan masukan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme DPRD, khususnya terkait pemenuhan persyaratan kerja sama BPJS Kesehatan, baik dari aspek administrasi, sarana pendukung, maupun ketersediaan sumber daya manusia tenaga medis.
Menurutnya, pengawasan DPRD tidak dimaksudkan untuk mencari kekurangan atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami memahami bahwa pemenuhan persyaratan membutuhkan proses dan tahapan. Karena itu, Fraksi PKS mendorong percepatan dengan pendekatan yang konstruktif dan komunikatif, tanpa saling menyalahkan,” katanya.
Menjaga Prinsip Keadilan dan Kepedulian Sosial
Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat pengguna BPJS, merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial yang harus dijaga dalam setiap kebijakan daerah. Ia menilai, kelompok masyarakat yang mengandalkan BPJS perlu mendapatkan kepastian layanan yang memadai.
“Dalam nilai-nilai yang kami junjung, termasuk nilai-nilai Islam, menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan amanah besar. Karena itu, pelayanan kesehatan harus dikelola dengan prinsip keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Fraksi PKS, lanjut Heri, memandang bahwa pendekatan yang berlandaskan nilai tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan institusi pelayanan kesehatan.
Dorong Sinergi Lintas Sektor
Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, serta manajemen RS Dewi Sartika untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh persyaratan kerja sama BPJS dapat segera dipenuhi dan layanan kesehatan dapat berjalan optimal.
“Ini adalah ikhtiar bersama. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, Fraksi PKS optimistis layanan RS Dewi Sartika dapat segera dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Heri.
Proses Administrasi Masih Berjalan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr. Asep Hendra, menyampaikan bahwa proses administrasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan saat ini masih berjalan. Pihaknya juga tengah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga medis dan pengembangan layanan.
“Proses ini terus diupayakan dan tidak dibiarkan. Kami berharap seluruh persyaratan dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Saat ini, RS Dewi Sartika telah melayani Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat jalan, serta beberapa layanan dokter spesialis. Sejumlah poli lainnya masih dalam tahap persiapan dan pengembangan. (im)
