Bandung, FPKS — Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada 9–10 Maret 2026.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarlegislatif, khususnya dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi lokal.
Dalam rombongan tersebut, anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Ishak Parid, menyoroti pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.
Bapenda merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mulai dari pajak daerah hingga retribusi.
Menurut Ishak, penguatan koordinasi dengan Bapenda provinsi sangat penting agar kebijakan fiskal daerah lebih terarah dan berdampak nyata bagi pembangunan.
Proyeksi Bantuan Provinsi dan Sinergi Fiskal
Salah satu pembahasan utama dalam kunjungan ini adalah estimasi penerimaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2027.
Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, dengan pertukaran data serta pengalaman terkait mekanisme pengajuan dan realisasi bantuan keuangan provinsi.
Ishak Parid menekankan bahwa perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci agar Kota Tasikmalaya dapat memperoleh alokasi bantuan yang optimal.
“Sinkronisasi program antara pemerintah kota dan provinsi harus diperkuat, sehingga setiap usulan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Optimalisasi Parkir sebagai Sumber PAD
Selain itu, pengelolaan parkir menjadi salah satu isu penting yang turut dibahas. Sektor parkir dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD jika dikelola secara profesional dan transparan.
Ishak menjelaskan bahwa tata kelola parkir yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Seringkali kebocoran pendapatan terjadi karena sistem yang belum tertata. Dengan digitalisasi dan pengawasan yang tepat, potensi parkir bisa menjadi salah satu tulang punggung PAD,” ungkapnya.
Penguatan UMKM Berbasis Kewirausahaan
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, pembahasan juga mengarah pada strategi pengembangan UMKM.
Ishak Parid, yang dikenal fokus pada isu ekonomi dan kewirausahaan, mendorong adanya pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari pembinaan, akses permodalan, hingga perluasan pasar.
Menurutnya, UMKM merupakan pilar penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang tepat akan membantu pelaku usaha naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan tindak lanjut konkret dalam bentuk kebijakan dan program yang mampu memperkuat kemandirian fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya secara berkelanjutan. (im)
