Tasikmalaya, FPKS — Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya bagaimana sebenarnya proses usulan atau proposal bisa masuk hingga direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), aspirasi warga memiliki jalur resmi untuk diperjuangkan menjadi program pembangunan.
Staf Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, Nurdin Koswara, menjelaskan bahwa Pokir bukan sekadar usulan biasa, melainkan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan berjenjang.
Dari Aspirasi Masyarakat ke Dokumen Resmi DPRD
Menurut Nurdin, Pokir merupakan kumpulan usulan yang berasal dari berbagai sumber, seperti kegiatan reses anggota dewan, audiensi dengan masyarakat, hingga kunjungan lapangan.
Usulan tersebut dapat berupa kebutuhan riil masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, bantuan UMKM, hingga sarana pendidikan dan keagamaan.
“Pokir ini menjadi jembatan agar aspirasi masyarakat bisa masuk ke dalam sistem perencanaan pemerintah daerah, tidak berhenti hanya sebagai usulan saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pokir bukanlah dana pribadi anggota dewan. Seluruh usulan tetap harus mengikuti aturan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Timeline Pokir: Proses yang Bertahap dan Sistematis
Nurdin memaparkan bahwa proses Pokir berjalan dalam alur waktu (timeline) yang jelas setiap tahunnya.
Tahap awal dimulai pada Januari hingga Maret, saat anggota DPRD menyerap aspirasi melalui reses dan berbagai pertemuan dengan masyarakat.
Memasuki Februari hingga Maret, usulan tersebut mulai disusun menjadi dokumen Pokir oleh anggota DPRD bersama sekretariat fraksi.
Dokumen ini kemudian disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
“Perlu difahami, di bulan Maret itu bukan penetapan semua usulan masyarakat dalam paripurna, tetapi lebih pada penyampaian Pokir DPRD sebagai bagian dari proses perencanaan,” jelasnya.
Selanjutnya, pada periode Maret hingga pertengahan tahun, usulan Pokir dibahas dalam forum perencanaan seperti Musrenbang dan disinkronkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak semua usulan otomatis diterima, karena harus disesuaikan dengan program prioritas dan kemampuan anggaran.
Dari Penganggaran hingga Realisasi Program
Tahap krusial terjadi pada Agustus hingga September, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan APBD.
Pada fase ini, usulan Pokir yang lolos akan berubah menjadi program dan kegiatan resmi yang memiliki alokasi anggaran.
Namun demikian, realisasi program tidak langsung terjadi. Pelaksanaan baru berjalan pada tahun anggaran berikutnya, di mana OPD mulai menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Untuk pencairan atau realisasi, waktunya tidak selalu sama. Tergantung jenis kegiatannya, apakah bantuan sosial, hibah, atau pekerjaan fisik yang melalui proses pengadaan,” terang Nurdin.
Edukasi Publik agar Tidak Salah Paham
Melalui penjelasan ini, Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap usulan membutuhkan proses yang tidak singkat.
Pokir menjadi jalur resmi yang memastikan aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan hingga menjadi program nyata.
Namun, seluruh proses tetap harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan.
Untuk fraksi PKS Kota Tasikmalaya, masyarakat bisa langsung menghubungi hotline 0813-1818-7301 jika memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masyarakat bisa menghubungi nomor whatsapp tersebut selama hari kerja dan jam kerja, tambah Nurdin.
“Yang terpenting, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan aspirasi. Selama sesuai kebutuhan dan prosedur, insyaAllah akan terus kami kawal,” pungkasnya. (im)
