Tasikmalaya, FPKS– DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna pada Senin (30/3/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Agenda rapat meliputi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2025. Selain itu, rapat juga membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji LKPJ tersebut.
Rapat paripurna ini dihadiri Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama Wakil Wali Kota Diky Candra Negara, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Momentum Evaluasi dan Perbaikan
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, Dede, menegaskan bahwa rapat paripurna ini memiliki posisi penting dan strategis dalam siklus pemerintahan daerah.
Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.
“LKPJ ini menjadi acuan penting untuk melihat apa yang sudah direncanakan dan bagaimana realisasinya di lapangan. Dari situ kita bisa mengukur capaian sekaligus menemukan ruang perbaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat dua poin utama dalam rapat tersebut, yakni penyampaian LKPJ oleh kepala daerah serta pembentukan Pansus yang akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam.
Pansus LKPJ, Uji Kesesuaian Rencana dan Realisasi
Pembentukan Pansus menjadi langkah lanjutan yang krusial dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pansus bertugas mengkaji kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaannya, termasuk menelaah data capaian serta indikator keberhasilan.
Dede menjelaskan, proses pembahasan ini akan menggali berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari pelayanan publik hingga program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pansus akan membedah LKPJ secara komprehensif, melihat data-data yang ada, serta menilai tingkat keberhasilan program. Ini penting agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” katanya.
Amanah Berat, Komitmen Hadirkan Rekomendasi Berkualitas
Dalam rapat tersebut, Dede terpilih sebagai Ketua Pansus LKPJ dengan masa kerja selama satu bulan. Pansus ini beranggotakan 15 orang dari berbagai fraksi di DPRD.
Ia mengakui amanah tersebut bukan hal ringan, mengingat Pansus harus menganalisis berbagai persoalan yang mencakup seluruh urusan pemerintahan di Kota Tasikmalaya.
“Ini amanah yang cukup berat, karena kami harus melihat secara menyeluruh berbagai aspek pembangunan kota. Namun, kami berkomitmen menghadirkan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan ke depan,” tegasnya.
Fraksi PKS memandang, melalui kerja Pansus yang objektif dan berbasis data, DPRD dapat memberikan catatan strategis yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga solutif.
Dengan demikian, LKPJ tidak berhenti sebagai laporan tahunan, melainkan menjadi pijakan nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. (im)
