Tasikmalaya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti pentingnya pemerataan bantuan sosial setelah pelaksanaan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial di Gedung Juang, Kecamatan Tawang, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Heri Ahmadi, yang hadir bersama Komisi IV, menyampaikan bahwa kehadiran DPRD bertujuan memastikan proses penyaluran berjalan dengan baik serta tepat sasaran bagi warga penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, ia menilai bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya soal bantuan yang diberikan, tetapi juga menyangkut kualitas penyelenggaraan kegiatan.
Menurut Heri, ketepatan waktu menjadi hal penting yang harus diperhatikan, mengingat sebagian warga telah hadir sejak pagi.
“Pelayanan publik harus memperhatikan kenyamanan masyarakat. Warga sudah datang sejak pukul 08.00, sehingga pelaksanaan kegiatan perlu lebih disiplin waktu,” ujarnya.
Adapun bantuan yang disalurkan mencakup berbagai bentuk, mulai dari alat bantu seperti kaki palsu dan alat bantu dengar hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil dalam bentuk bantuan kewirausahaan.
Meski demikian, Heri menekankan bahwa cakupan penerima bantuan masih perlu diperluas. Ia menyebutkan, saat ini bantuan baru menyasar satu kelurahan, sementara Kota Tasikmalaya memiliki 69 kelurahan yang juga membutuhkan perhatian serupa.
“Kami berharap ke depan program ini bisa menjangkau lebih banyak wilayah, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial agar alokasi bantuan dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan.
Menurutnya, penanganan persoalan sosial, termasuk kemiskinan, membutuhkan sinergi lintas tingkatan pemerintahan.
“Tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD. Perlu dukungan dari provinsi dan pusat agar upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih optimal,” jelasnya.
DPRD, lanjutnya, juga akan terus berperan aktif dalam mendorong terbukanya akses program pusat ke daerah melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan di tingkat nasional.
“Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program-program pemerintah,” pungkasnya. (im)
