Oleh : Dede, S.IP
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota 2025
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini tidak sekadar laporan administratif, tetapi menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam konteks ini, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap capaian benar-benar berdampak pada masyarakat. Tulisan ini berpandangan bahwa evaluasi LKPJ harus diarahkan pada kualitas hasil, bukan hanya pada realisasi program.
Pertama, LKPJ 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai kerangka perencanaan daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan RKPD yang terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029 untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan . Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam tata kelola pembangunan.
Namun, konsistensi dokumen belum cukup. DPRD perlu memastikan bahwa kesesuaian tersebut juga diikuti oleh capaian kinerja yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kedua, LKPJ memuat berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran sebagai ukuran kinerja pembangunan daerah. Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan kebijakan. Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada angka capaian.
DPRD harus menilai kualitas intervensi kebijakan di balik angka tersebut. Apakah program yang dilaksanakan mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan? Apakah pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja? Pendekatan ini penting agar evaluasi tidak bersifat administratif, tetapi substantif.
Ketiga, LKPJ juga memuat pelaksanaan urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan dasar hingga fungsi penunjang. Ini mencerminkan luasnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah program yang terlaksana, tetapi dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, DPRD perlu mendorong evaluasi berbasis outcome, bukan sekadar output. Program yang selesai dilaksanakan harus diukur dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keempat, LKPJ mencantumkan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya sebagai bagian dari siklus evaluasi kebijakan . Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat berkelanjutan. Namun, efektivitas rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian utama. DPRD perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan kebijakan. Di sinilah peran Panitia Khusus menjadi penting dalam melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap implementasi rekomendasi.
Sebagai Ketua Pansus LKPJ 2025, posisi ini bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan publik. DPRD tidak boleh hanya menjadi penerima laporan, tetapi harus menjadi aktor aktif dalam mengawal kualitas kebijakan daerah.
Sebagai kesimpulan, LKPJ 2025 merupakan instrumen strategis untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Peran DPRD sangat menentukan dalam memastikan bahwa laporan tersebut tidak berhenti pada formalitas, tetapi menjadi alat perbaikan kebijakan.
DPRD perlu memperkuat evaluasi berbasis hasil, meningkatkan kualitas rekomendasi, dan memastikan tindak lanjut yang konkret. Dengan pendekatan ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
