Tasikmalaya, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya ini menjadi forum penting untuk mengkritisi serta memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus LKPJ 2025 dari Fraksi PKS, H. Ishak Parid, menekankan perlunya strategi yang lebih kuat dan adaptif dari BPKAD dalam menghadapi kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak sedang baik-baik saja.
Tantangan Keuangan Daerah dan Ketergantungan Transfer
Ishak menjelaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut kehati-hatian sekaligus inovasi dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat seperti kota besar yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.
“Untuk Kota Tasikmalaya, PAD kita masih di kisaran Rp460 miliar, sementara APBD mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Artinya, kita masih sangat bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi seperti ini, BPKAD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola keuangan, tetapi juga harus mampu membaca proyeksi arus kas (cash flow) ke depan secara cermat.
Strategi alokasi anggaran pun harus tepat dengan mendahulukan belanja yang bersifat wajib dan prioritas.
Optimalisasi Aset Jadi Kunci Peningkatan PAD
Selain pengelolaan anggaran, Ishak juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah. Ia menilai, selama ini pengelolaan aset masih cenderung sebatas menjaga agar tetap aman dan terpelihara, tanpa upaya maksimal untuk menjadikannya produktif.
“BPKAD harus mampu mengubah aset-aset yang pasif menjadi produktif. Kalau aset bisa menghasilkan, maka akan ada tambahan pendapatan yang pada akhirnya memperkuat keuangan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, strategi yang tepat dalam pengelolaan aset dapat menciptakan siklus positif, di mana aset menghasilkan pendapatan, lalu pendapatan tersebut kembali memperkuat dan menambah aset daerah.
Sinergi Antar Daerah dan Optimalisasi SDM
Lebih lanjut, Ishak menekankan pentingnya sinergi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Ia mencontohkan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya, seperti layanan air bersih.
“Sebagai contoh, pelanggan PDAM sebagian besar ada di Kota Tasikmalaya, tetapi sumber airnya berada di Kabupaten Tasikmalaya. Ini perlu dikelola dengan kesepakatan yang jelas agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Selain aset fisik, ia juga mengingatkan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting yang perlu dioptimalkan. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kinerja SDM akan berdampak langsung terhadap upaya peningkatan PAD.
Dorongan Strategi yang Lebih Progresif
Melalui forum Pansus LKPJ ini, Fraksi PKS mendorong agar BPKAD tidak hanya fokus pada fungsi administratif, tetapi juga lebih progresif dalam menggali potensi pendapatan dan mengelola aset secara produktif.
Dengan strategi yang tepat, sinergi yang kuat, serta pemanfaatan aset yang optimal, diharapkan Kota Tasikmalaya mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer di masa mendatang. (im)
