Tasikmalaya, FPKS — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja rutin pada Selasa (7/4/2026) di Ruang Rapat II DPRD Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan dalam menjaga standar etika, kedisiplinan, serta tata kelola kerja anggota dewan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS sekaligus anggota BK, H. Ishak Parid SPdI, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum evaluasi berkala untuk memastikan seluruh anggota menjalankan tugas dan fungsi kedewanan sesuai ketentuan.
“Ini agenda rutin BK sebagai bagian dari fungsi kelembagaan untuk menjaga kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab anggota DPRD,” ujarnya.
Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Etika
Dalam rapat tersebut, BK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD, termasuk kehadiran dalam rapat, partisipasi dalam kegiatan, serta kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.
Selain itu, BK juga menjalankan fungsi preventif dalam menjaga marwah lembaga, dengan memastikan setiap anggota tetap berpegang pada etika dan norma yang telah ditetapkan.
Ishak menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi internal DPRD Kota Tasikmalaya berada dalam situasi yang kondusif.
“Alhamdulillah, sejauh ini belum terdapat laporan atau pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan, sehingga kondisi dinilai tetap baik dan stabil,” katanya.
Koordinasi dan Tata Kelola Terus Diperkuat
Selain evaluasi rutin, rapat juga membahas rencana kerja BK ke depan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan.
Salah satu fokusnya adalah memperkuat koordinasi serta menyempurnakan tata kelola, termasuk standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung kinerja dewan.
Menurut Ishak, langkah ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja DPRD secara keseluruhan.
“Koordinasi yang baik dan tata kelola yang terus disempurnakan akan mendukung pelaksanaan tugas dewan secara optimal,” jelasnya.
Menjaga Keharmonisan dalam Kerja Kolektif
Lebih lanjut, Ishak menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antar anggota DPRD. Sebagai lembaga yang bekerja secara kolektif kolegial, dinamika perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan.
Namun demikian, perbedaan tersebut tetap dikelola dalam suasana yang konstruktif dan saling menghormati, sehingga tidak mengganggu kinerja lembaga.
“Dengan komunikasi yang baik, kebersamaan dan keharmonisan dapat terus terjaga dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan,” ujarnya.
Dengan kondisi yang saat ini dinilai kondusif, BK berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan etik secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi rutin diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD.
“Harapan kami, situasi yang baik ini dapat terus dipertahankan, sehingga DPRD bisa menjalankan perannya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Ishak.(im)
