Oleh : Dede, S.IP
Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada level indikator makro. Persentase usia kerja yang bekerja mencapai 93,57 %, melampaui target 93,44 % atau setara dengan capaian 100,14 %. Indeks Reformasi Birokrasi juga berada pada kategori BB dengan capaian penuh. Secara umum, realisasi kinerja utama mencapai rata-rata 100,07 %. Namun, capaian ini perlu dibaca lebih dalam karena belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hasil di lapangan.
Dari sisi program, terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Program pelatihan kerja berhasil menjangkau ratusan peserta dengan berbagai bidang seperti barista, otomotif, hingga konten kreator. Selain itu, layanan informasi pasar kerja mampu menjangkau sekitar 4.000 orang, dan kegiatan job fair melibatkan ribuan pencari kerja. Serapan anggaran juga tergolong baik, dengan realisasi keuangan mencapai 95,26 % dari total pagu sekitar Rp.7,47 miliar. Ini menunjukkan komitmen pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Namun, di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia. Meskipun job fair diikuti ribuan peserta, penempatan kerja hanya sekitar 150 orang. Ini menunjukkan adanya gap besar antara output kegiatan dan outcome yang dihasilkan. Artinya, program belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan pengangguran secara substantif.
Masalah lain terlihat pada kualitas sumber daya manusia. LKPJ mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi atau skill mismatch. Pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri. Di sisi lain, belum tersedianya sarana Balai Latihan Kerja milik daerah membuat Disnaker masih bergantung pada lembaga pelatihan swasta. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi kontrol kualitas dan konsistensi program.
Dari perspektif kebijakan, program yang berjalan sebenarnya sudah sejalan dengan prioritas daerah, khususnya dalam kerangka Tasik Pelak yang menekankan peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, efektivitas program masih perlu diperkuat. Dalam pendekatan manajemen kinerja berbasis hasil, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata seperti peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lepas dari beberapa faktor. Pertama, perencanaan program belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Kedua, sistem data tenaga kerja belum terintegrasi secara optimal sehingga sulit memetakan kebutuhan industri secara akurat. Ketiga, keterbatasan anggaran dan infrastruktur pelatihan menghambat peningkatan kapasitas secara signifikan. Keempat, koordinasi dengan dunia usaha dalam skema link and match masih belum optimal.
Dalam konteks fungsi DPRD, kondisi ini menjadi bagian penting dari pengawasan kinerja perangkat daerah. DPRD perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi terhadap efektivitas program harus menjadi dasar dalam pembahasan anggaran berikutnya. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi yang mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Ke depan, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat perencanaan berbasis data dengan membangun sistem informasi tenaga kerja yang terintegrasi. Kedua, membangun sarana BLK daerah agar tidak bergantung pada pihak eksternal. Ketiga, mengoptimalkan program pelatihan berbasis sertifikasi agar lulusan memiliki daya saing yang jelas. Keempat, memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kewajiban pelaporan kebutuhan tenaga kerja. Kelima, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berdampak.
Secara keseluruhan, kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya layak diapresiasi dari sisi capaian indikator dan serapan anggaran. Namun, tantangan utama terletak pada kualitas hasil dan dampaknya bagi masyarakat. DPRD akan terus mendorong perbaikan agar setiap program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan memperkuat ekonomi daerah.
Dede, S.IP – Ketua Pansus LKPJ Walikota 2025
