Pengukuran ulang lahan Lapangan Olahraga For You Padel dilakukan untuk memastikan batas wilayah yang dipersoalkan.
TASIKMALAYA, FPKS — Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya menghadiri kegiatan pengukuran ulang lahan Lapangan Olahraga For You Padel yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tasikmalaya, Selasa (5/5) pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini berlangsung di lokasi lapangan padel dan dihadiri sekitar 70 orang dari berbagai unsur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPN, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Camat serta Lurah dari Kecamatan Bungursari dan Cipedes. Pengukuran ulang ini menjadi langkah lanjutan dalam menyelesaikan polemik batas lahan yang selama ini dipersoalkan.
Pastikan Status Selokan dalam Batas Lahan
Pengukuran dilakukan untuk memastikan apakah selokan yang menjadi batas wilayah masuk ke dalam sertifikat lahan atau berada di luar area yang memiliki legalitas. Persoalan ini sebelumnya mencuat karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara batas fisik di lapangan dengan dokumen administrasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, SH, menjelaskan bahwa kejelasan batas lahan menjadi hal yang sangat penting, terutama setelah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan.
“Permasalahan muncul ketika PBG sudah terbit, sementara di lapangan masih ada yang dipersoalkan terkait batas wilayah, termasuk keberadaan selokan tersebut,” ujar Elan.
Hasil Akan Diumumkan dan Dimusyawarahkan
Menurut informasi dari pihak Kantor Pertanahan, hasil pengukuran ulang akan diumumkan pada Rabu (6/5). Selanjutnya, hasil tersebut akan dimusyawarahkan bersama seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik.
Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif berdasarkan data teknis, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kita tunggu hasil resminya. Nanti akan dibahas bersama agar semua pihak mendapatkan kejelasan,” tambah Elan.
DPRD Harap Masalah Segera Tuntas
Elan Jaelani berharap proses ini dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian polemik yang telah berlangsung beberapa waktu. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
“Harapannya tentu masalah ini bisa segera selesai dengan baik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan memberikan kepastian bagi semua pihak, termasuk warga dan pengelola,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dengan dilakukannya pengukuran ulang ini, diharapkan persoalan batas lahan dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga pembangunan dan pemanfaatan lahan dapat berjalan dengan lebih tertib dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari”, pungkas Elan. (im)
