Hari ini, Selasa (2/6), Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Social Nusantara Institute. Pertemuan tersebut membahas satu hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu bagaimana meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai demokrasi, parlemen, dan birokrasi.
Gagasan yang disampaikan dalam audiensi tersebut patut diapresiasi. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, mahasiswa membutuhkan ruang pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memperkenalkan realitas praktik pemerintahan. Mereka perlu memahami bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, bagaimana fungsi pengawasan dijalankan, serta bagaimana pemerintah daerah bekerja melayani masyarakat.
Demokrasi yang sehat memerlukan warga negara yang memahami sistemnya. Karena itu, penguatan literasi demokrasi di kalangan generasi muda menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Memahami Demokrasi Secara Teoritis dan Praktis
Selama ini, banyak mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai demokrasi melalui literatur, perkuliahan, dan berbagai referensi akademik. Hal tersebut tentu sangat penting sebagai fondasi intelektual. Namun, pemahaman yang hanya berhenti pada teori sering kali belum cukup untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Mahasiswa perlu mengetahui bagaimana relasi antara DPRD dan pemerintah daerah berjalan dalam praktik. Mereka perlu memahami bahwa pemerintah daerah secara legal terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan melihat langsung proses tersebut, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Mereka tidak hanya memahami konsep demokrasi secara tekstual, tetapi juga mampu membaca dinamika kebijakan secara kontekstual.
Inilah makna penting dari literasi yang sesungguhnya. Membaca tidak hanya dilakukan terhadap buku dan dokumen, tetapi juga terhadap realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Kolaborasi untuk Melahirkan Solusi
Salah satu tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini adalah semakin kompleksnya persoalan sosial. Kenakalan remaja, gang motor, kemiskinan, hingga berbagai persoalan lingkungan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Pendekatan akademik sangat diperlukan untuk menganalisis akar persoalan. Namun, solusi yang efektif juga membutuhkan pemahaman terhadap kondisi nyata di lapangan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan generasi muda menjadi sangat penting.
Kampus memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya gagasan dan inovasi. Sementara pemerintah memiliki akses terhadap kebijakan dan implementasi program. Ketika keduanya dipertemukan dalam ruang dialog yang konstruktif, akan lahir solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, saya memandang kegiatan diskusi, audiensi, brainstorming, dan program edukasi publik perlu terus diperbanyak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, semakin besar peluang kita menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi saat pemilu. Demokrasi membutuhkan warga yang memahami sistem, peduli terhadap persoalan masyarakat, dan siap berkontribusi dalam penyelesaiannya. Di sinilah peran mahasiswa menjadi sangat penting: menjadi generasi yang mampu menjembatani idealisme akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat demi terwujudnya Kota Tasikmalaya yang lebih maju, berdaya, dan berkeadilan. (im)
