Tasikmalaya, FPKS – Pansus LHP BPK DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rangkaian rapat pada Senin (15/6). Kegiatan diawali dengan rapat internal pansus pada pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya.
Selanjutnya, pansus menggelar agenda ekspose tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 pada pukul 10.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna.
Rapat dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Hanafi, jajaran Inspektorat Kota Tasikmalaya, serta anggota pansus dari berbagai fraksi. Dari Fraksi PKS, hadir H. Yadi Mulyadi, S.H. dan Elan Jaelani, S.H.
Pansus dibentuk DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.
Fokus pada Tindak Lanjut Temuan
Anggota Pansus LHP BPK dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, S.H., menegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, keberadaan pansus bukan hanya untuk mencermati temuan-temuan yang tercantum dalam laporan pemeriksaan, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.
“Pansus memiliki tanggung jawab untuk mendalami hasil pemeriksaan dan memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan. Tujuannya adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Elan.
Ia menambahkan bahwa proses pembahasan dilakukan secara objektif dan konstruktif dengan mengedepankan semangat perbaikan serta penguatan akuntabilitas pemerintahan.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam agenda ekspose, pansus menerima paparan dari pemerintah daerah terkait perkembangan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Informasi tersebut menjadi bahan penting bagi pansus untuk melakukan pendalaman dan menyusun rekomendasi yang diperlukan.
Elan menilai bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan BPK perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Semangatnya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan,” katanya.
Pembahasan Dilanjutkan Hingga Malam Hari
Untuk mengoptimalkan proses pendalaman, agenda pembahasan pansus dijadwalkan berlanjut pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Rangkaian rapat tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian tugas pansus dalam masa kerja yang telah ditetapkan DPRD.
Elan berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif bagi pemerintah daerah.
“Harapan kami, hasil kerja pansus dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
Melalui kerja pansus ini, DPRD Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (im)
