KOTA TASIKMALAYA, FPKS — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda ekspose Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (21/7/2026) pukul 19.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi selaku pimpinan Badan Anggaran dan dihadiri jajaran anggota Banggar DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, yakni Dede, S.IP dan H. Yadi Mulyadi, S.H.
KUA-PPAS Menjadi Fondasi Penyusunan APBD
Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan rancangan KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027.
Dokumen KUA memuat arah kebijakan ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta strategi pembangunan daerah. Sementara itu, dokumen PPAS berisi prioritas pembangunan beserta plafon anggaran sementara yang dialokasikan kepada setiap urusan pemerintahan, program, dan perangkat daerah.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Dede, S.IP, menegaskan bahwa kedua dokumen tersebut merupakan fondasi utama dalam penyusunan APBD sehingga seluruh asumsi yang digunakan harus disusun secara cermat, realistis, dan tetap berorientasi pada kemajuan daerah.
“KUA-PPAS merupakan fondasi penyusunan APBD. Karena itu, seluruh asumsi yang digunakan harus disusun secara realistis sekaligus optimistis. Potensi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah harus dihitung secara matang agar mampu mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Dorong Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
Menurut Dede,S.IP penyusunan KUA-PPAS tidak boleh diawali dengan asumsi pesimistis terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih konkret untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
Ia menilai masih terdapat berbagai peluang peningkatan pendapatan yang dapat digali melalui penguatan tata kelola, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan efektivitas pelayanan yang berdampak pada penerimaan daerah.
“Pemerintah Daerah harus memiliki optimisme dalam menyusun KUA-PPAS Tahun 2027. Jangan sejak awal membangun proyeksi kehilangan PAD. Justru yang harus disiapkan adalah strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki Kota Tasikmalaya,” tegas Dede.
Perencanaan Matang Demi Kepastian Pembangunan
Anggota Banggar dari fraksi PKS itu juga mengingatkan pentingnya menyusun asumsi anggaran secara komprehensif agar tidak kembali terjadi rasionalisasi maupun penghapusan program di tengah tahun anggaran akibat perencanaan yang kurang optimal.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS perlu memperhitungkan berbagai potensi pendanaan, baik yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun peluang bantuan keuangan lainnya yang dapat mendukung pembangunan daerah.
Sebagai wakil rakyat, lanjut Dede, S.IP, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berkewajiban mengawal agar setiap rupiah anggaran berpihak kepada kepentingan masyarakat. Program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi jangan sampai dikurangi akibat perencanaan yang kurang matang. KUA-PPAS harus menjadi dokumen yang mampu memberikan kepastian pembangunan dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. (im)
