Kota Tasikmalaya, FPKS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya menerima audiensi Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (FK KKMP) Kota Tasikmalaya pada Jumat, 24 Juli 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi koperasi, mulai dari kepastian regulasi, penyediaan lahan operasional, hingga penguatan program agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Heri Ahmadi, S.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas kehadiran pengurus FK KKMP yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD.
Heri menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk menampung dan mengawal aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak terkait agar dapat berjalan dengan baik.
“Kami mengapresiasi kehadiran Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah menyampaikan aspirasi dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. DPRD siap menampung serta memfasilitasi agar ada kejelasan terkait regulasi maupun pelaksanaan program ini,” ujar Heri.
Ia menambahkan, DPRD akan berupaya menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi untuk membantu mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan pengurus koperasi.
Persoalan Lahan dan Permodalan Menjadi Perhatian Pengurus
Dalam audiensi tersebut, FK KKMP Kota Tasikmalaya menyampaikan sejumlah kendala yang selama ini menghambat perkembangan koperasi di tingkat kelurahan. Sekretaris FK KKMP Kota Tasikmalaya, M. Mulia Anshori, mengatakan persoalan utama yang dihadapi antara lain belum jelasnya lahan operasional, belum adanya kepastian permodalan, serta perlunya dukungan lebih kuat dari pemerintah agar koperasi dapat berkembang.
“Kami menyampaikan kondisi Koperasi Merah Putih di kelurahan se-Kota Tasikmalaya, dimana masih terdapat beberapa kendala yang menghambat perkembangan koperasi itu sendiri,” kata Mulia.
Menurutnya, apabila Koperasi Kelurahan Merah Putih memang menjadi program prioritas pemerintah, maka diperlukan dukungan nyata agar koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah pemanfaatan aset pemerintah sebagai lokasi operasional koperasi. FK KKMP menilai terdapat sejumlah aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan, namun masih membutuhkan koordinasi antar instansi.
Selain itu, pengurus juga mempertanyakan kepastian dukungan permodalan serta penggunaan anggaran awal program yang disebut mencapai sekitar Rp3 miliar. Mereka berharap terdapat kejelasan agar koperasi dapat segera menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD Dorong Sinergi Agar Koperasi Berdaya bagi Masyarakat
Heri Ahmadi menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan FK KKMP akan menjadi bahan perhatian DPRD untuk dikomunikasikan dengan pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, keberhasilan Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kesiapan regulasi, dukungan sarana, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan. Karena itu, diperlukan kejelasan aturan, dukungan fasilitas, dan sinergi bersama agar tujuan program dapat tercapai,” jelas Heri.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kota Tasikmalaya berharap berbagai kendala yang dihadapi Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat segera memperoleh solusi sehingga koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (im)
