Tasikmalaya, FPKS – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC POSPERA) Kota Tasikmalaya pada Jumat, 24 Juli 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut membahas aspirasi terkait dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan pasien di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, S.H., dan dihadiri anggota Komisi IV serta perwakilan dari DPC POSPERA Kota Tasikmalaya.
Dalam forum tersebut, perwakilan POSPERA menyampaikan sejumlah informasi dan pandangan mengenai penanganan salah satu pasien di RSUD dr. Soekardjo. Aspirasi tersebut diterima sebagai bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap masukan masyarakat.
Yadi Mulyadi menegaskan bahwa audiensi merupakan salah satu mekanisme resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD. Setiap informasi yang diterima akan dipelajari sesuai kewenangan DPRD dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Pengawasan Dilakukan Secara Objektif dan Sesuai Prosedur
Yadi menekankan bahwa informasi yang disampaikan dalam audiensi merupakan masukan awal yang perlu dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu, DPRD tidak akan menarik kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Kami menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Setiap informasi yang masuk akan kami cermati secara objektif dan proporsional, dengan tetap mengedepankan asas keadilan serta memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Yadi.
Ia menambahkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Komitmen Mengawal Peningkatan Pelayanan Publik
Menurut Yadi, sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, setiap masukan dari warga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait apabila diperlukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang utuh dan berimbang sebagai dasar dalam menjalankan fungsi kelembagaan DPRD.
Melalui mekanisme audiensi, DPRD berharap komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif dapat terus terjalin dengan baik, sehingga berbagai aspirasi dapat disampaikan secara konstruktif dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya. (im)
