TASIKMALAYA, FPKS — Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja dan koordinasi bersama BPJS Kesehatan di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (31/7/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, H. Yadi Mulyadi, SH. Selain mengevaluasi pelaksanaan JKN, pertemuan juga menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Dorong Kolaborasi yang Lebih Optimal
Yadi mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi berbagai pihak, terutama antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar berbagai proses administratif yang berkaitan dengan pelayanan dan pembiayaan kesehatan dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota dapat semakin optimal, terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau koordinasinya semakin baik, berbagai potensi keterlambatan dalam proses administrasi dapat diminimalisir,” ujar Yadi.
Ia menilai kelancaran proses tersebut memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit milik pemerintah daerah.
Perkuat Siklus Klaim dan Pembayaran
Dalam pembahasan, Yadi juga menyoroti pentingnya penyempurnaan mekanisme dan koordinasi dalam siklus klaim hingga pembayaran layanan kesehatan.
Menurutnya, kelancaran proses tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit sebagai salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Hal seperti ini perlu kita lihat sebagai satu sistem. Bukan hanya BPJS, tetapi juga Pemerintah Kota dan rumah sakit. Kita berharap siklus klaim sampai pembayaran dapat berjalan semakin baik, sehingga berbagai potensi keterlambatan dapat diminimalisir, bahkan kalau memungkinkan tidak terjadi,” katanya.
Yadi menambahkan, kelancaran arus pembiayaan juga berkaitan dengan kemampuan fasilitas kesehatan dalam menjaga operasional dan kualitas pelayanan.
DPRD Dorong Solusi Bersama
Menurut Yadi, persoalan pelayanan kesehatan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara BPJS Kesehatan, Pemkot Tasikmalaya, rumah sakit, serta pihak terkait lainnya.
“Ini bukan persoalan menyalahkan siapapun. Tetapi, yang lebih penting adalah mencari titik perbaikan bersama. DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong agar koordinasi antar-stakeholder semakin baik dan pelayanan masyarakat menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang konkret, sehingga peserta JKN di Kota Tasikmalaya memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Karena itu, semua pihak harus mengambil peran sesuai kewenangannya,” pungkas Yadi. (im)
