Oleh: Elan Jaelani, S.H.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali dipahami sebagai proses menyesuaikan angka-angka dalam dokumen anggaran. Padahal, di balik setiap angka tersebut terdapat kepentingan masyarakat yang harus dipastikan terlayani.
Karena itu, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 semestinya tidak hanya dilihat sebagai perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lebih dari itu, perubahan APBD harus menjadi momentum untuk melihat kembali apakah perencanaan yang telah disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya, kami menyampaikan apresiasi terhadap penyesuaian pendapatan daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah direncanakan meningkat dari sekitar Rp1,475 triliun menjadi Rp1,486 triliun, sementara PAD meningkat dari sekitar Rp455,6 miliar menjadi Rp467,2 miliar.
Peningkatan pendapatan tentu perlu disambut dengan baik. Namun, peningkatan penerimaan juga harus diikuti dengan pengelolaan yang semakin bertanggung jawab. Optimalisasi PAD harus dilakukan secara sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.
Setiap Belanja Harus Punya Ukuran Keberhasilan
Disisi belanja, perubahan APBD menunjukkan peningkatan dari sekitar Rp1,525 triliun menjadi Rp1,545 triliun. Salah satu yang cukup menonjol adalah kenaikan belanja modal dari sekitar Rp53,6 miliar menjadi Rp84,8 miliar.
Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata berapa besar anggaran yang bertambah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk apa anggaran tersebut digunakan, apa hasil yang ingin dicapai, dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat?
Belanja modal harus diarahkan kepada kebutuhan prioritas. Setiap program perlu memiliki target output yang jelas, dilaksanakan tepat waktu, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, serta memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.
Bagi saya, inilah esensi dari pengelolaan APBD. Anggaran publik tidak cukup hanya terserap. Anggaran harus menghasilkan output, manfaat, dan dampak.
Sebuah pembangunan tidak dapat disebut berhasil hanya karena proyeknya selesai. Kita perlu melihat apakah fasilitas tersebut digunakan, apakah kualitas pelayanan meningkat, dan apakah persoalan masyarakat yang menjadi dasar program tersebut benar-benar berkurang.
Pelayanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat Harus Diperkuat
Perubahan anggaran juga harus tetap memberikan perhatian kuat terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan atau rehabilitasi sarana pendidikan penting, tetapi harus berjalan bersama peningkatan kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, dan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Begitu pula sektor kesehatan. Penguatan pelayanan dasar, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, serta program yang berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian. Tambahan anggaran seharusnya disertai target kinerja yang dapat diukur.
Pada saat yang sama, APBD juga perlu menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat. UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, dan kelompok-kelompok produktif membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada bantuan sesaat. Akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, digitalisasi, dan pendampingan merupakan bagian penting agar masyarakat memiliki kapasitas untuk berkembang. (im)
