Oleh: Yadi Mulyadi, S.H.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya
Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, pembahasan tersebut menyangkut kepastian program pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu menyampaikan secara terbuka program dan kegiatan apa saja yang belum dapat dibiayai melalui Perubahan APBD 2026. Informasi ini penting agar Badan Anggaran DPRD memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.
Keterbukaan tersebut juga menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap program yang direncanakan tentu memiliki tujuan, sasaran, dan kelompok masyarakat yang diharapkan menerima manfaat. Ketika suatu program belum dapat dibiayai, pemerintah daerah perlu menjelaskan alasannya secara objektif, apakah disebabkan keterbatasan pendapatan, penyesuaian kebijakan, perubahan prioritas, atau faktor teknis lainnya.
Dengan demikian, keputusan dalam pembahasan anggaran dapat dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil, bukan sekadar asumsi.
Menghitung Konsekuensi bagi APBD 2027
Selain memetakan program yang belum terbiayai, TAPD juga perlu menyampaikan estimasi besaran anggaran yang kemungkinan harus dialokasikan kembali atau dibebankan pada APBD murni Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan perencanaan fiskal. Program yang tertunda pada 2026 tidak otomatis hilang dari kebutuhan pembangunan. Sebagian diantaranya justru berpotensi menjadi beban perencanaan pada tahun berikutnya.
Jika tidak dihitung sejak awal, pemerintah daerah dapat menghadapi persoalan berupa penumpukan kebutuhan anggaran, perubahan prioritas yang mendadak, atau berkurangnya ruang fiskal untuk membiayai program baru pada 2027.
Sebaliknya, apabila estimasi tersebut disusun secara terukur, pemerintah daerah dan DPRD dapat menyiapkan strategi penganggaran yang lebih realistis. Pemerintah juga dapat menentukan program mana yang harus diprioritaskan, dilanjutkan, disesuaikan, atau dievaluasi kembali.
APBD Harus Memberikan Kepastian Manfaat bagi Masyarakat
Pada akhirnya, APBD bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa program yang telah direncanakan pemerintah benar-benar memiliki peluang untuk dilaksanakan. Mereka juga berhak mengetahui apabila terdapat program yang harus ditunda beserta alasan dan rencana kelanjutannya.
Oleh karena itu, pembahasan Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin perencanaan, keterbukaan informasi, dan kesinambungan penganggaran. Setiap keputusan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus dampaknya terhadap pelayanan publik.
APBD yang sehat bukan hanya APBD yang tersusun seimbang, tetapi APBD yang mampu menghubungkan antara perencanaan, kemampuan fiskal, pelaksanaan program, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. (im)
