Belanja Mendesak dan Prioritas: Menjaga APBD Tetap Berpihak kepada Masyarakat

by -1438 Views
H. Ishak Parid, SPdI - anggota Komisi II Fraksi PKS. (Foto: Humas DPRD Kota Tasikmalaya)

Oleh: Ishak Parid, S.Pd.I.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PKS

Salah satu tema yang mengemuka dalam sharing dan tukar pengalaman saat Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Banjar, Senin (21/9/2026), adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola kondisi fiskal ketika harus menghadapi kebutuhan belanja mendesak, tetapi pada saat yang sama tetap dituntut menjaga program-program prioritas.

Bagi saya, pembahasan ini penting karena menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan APBD: bagaimana memastikan anggaran mampu merespons kebutuhan masyarakat yang muncul secara tiba-tiba, tanpa mengorbankan agenda pembangunan yang telah disusun melalui proses perencanaan.

Ketika Dua Kepentingan Sama-Sama Penting

Belanja mendesak dan belanja prioritas memiliki karakteristik berbeda, tetapi keduanya sama-sama penting.

Belanja prioritas lahir dari proses perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, belanja mendesak muncul karena kondisi yang tidak selalu dapat diprediksi, seperti dampak kemarau, potensi gagal panen, bencana, atau persoalan lain yang membutuhkan penanganan segera.

Persoalannya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah tidak selalu memiliki ruang yang luas untuk membiayai seluruh kebutuhan sekaligus.

Disinilah pengelolaan APBD membutuhkan kemampuan menentukan pilihan secara cermat. Jangan sampai kebutuhan mendesak diabaikan, tetapi jangan pula penanganannya justru mengganggu program prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

BTT dan Pergeseran Anggaran sebagai Instrumen Pengelolaan

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, salah satu langkah awal yang dapat dipertimbangkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak adalah melihat ketersediaan Belanja Tidak Terduga atau BTT.

BTT merupakan salah satu instrumen anggaran untuk merespons kebutuhan tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila alokasinya tidak mencukupi, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain.

Salah satunya adalah melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak atau masih dapat ditunda. Pergeseran ini bukan sekadar pemotongan, melainkan penyesuaian alokasi berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat belanja.

Disinilah pentingnya kemampuan pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar prioritas, kegiatan yang dapat ditunda, dan kegiatan yang perlu dievaluasi kembali.

Membangun Ketahanan Fiskal melalui Kolaborasi

Penanganan kebutuhan mendesak tidak seharusnya hanya dibebankan kepada APBD. Pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, perbankan, dan elemen masyarakat.

Dukungan melalui program CSR, kontribusi dividen, maupun bentuk kolaborasi lain yang sesuai ketentuan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sumber daya untuk menangani persoalan daerah.

Pada saat yang sama, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi agenda berkelanjutan. Ketahanan fiskal tidak dibangun hanya ketika krisis muncul, tetapi melalui upaya konsisten meningkatkan kapasitas pendapatan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal.

APBD Harus Adaptif, tetapi Tetap Terarah

Pengelolaan anggaran yang baik bukanlah memilih antara belanja mendesak atau belanja prioritas. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah membutuhkan fleksibilitas untuk merespons keadaan, tetapi fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam koridor perencanaan, transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan arah pembangunan.

Ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan, dan menjaga kesinambungan pembangunan Kota Tasikmalaya.

Anggaran yang sehat bukan hanya anggaran yang tersusun rapi, tetapi anggaran yang mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan dan tetap konsisten membangun masa depan. (im)

banner 700x160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.