TASIKMALAYA, FPKS — Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Banjar, Senin (21/9/2026), di Ruang Rapat Badan Anggaran.
Pertemuan tersebut menjadi forum tukar pengalaman mengenai pengelolaan kondisi fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi kebutuhan belanja mendesak tanpa mengganggu program prioritas yang telah direncanakan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ishak Parid, S.Pd.I., menjelaskan bahwa dinamika keuangan daerah menuntut pemerintah memiliki strategi yang cermat dalam menentukan prioritas belanja.
Menyeimbangkan Kebutuhan Mendesak dan Prioritas APBD
Menurut Ishak, belanja mendesak dan belanja prioritas sama-sama memiliki arti penting bagi keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Belanja mendesak dapat muncul akibat kejadian yang tidak terduga, seperti dampak kemarau, potensi gagal panen, maupun persoalan lain yang membutuhkan penanganan segera. Di sisi lain, belanja prioritas telah melalui proses perencanaan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Permasalhan mendesak sama pentingnya untuk diselesaikan, yang prioritas juga sama pentingnya karena sudah melewati perencanaan,” ujar Ishak.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan penanganan kebutuhan mendesak tidak serta-merta mengorbankan program yang telah menjadi prioritas pembangunan.
BTT dan Pergeseran Anggaran sebagai Solusi
Ishak menyampaikan, salah satu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT), apabila alokasi anggarannya tersedia.
Jika BTT tidak mencukupi, alternatif berikutnya adalah melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang mendesak atau masih dapat ditunda.
“Bukan dipotong, tetapi ada pergeseran belanja yang dianggap tidak terlalu penting untuk menutupi kebutuhan yang mendesak,” jelasnya.
Memperkuat Kolaborasi dan Pendapatan Asli Daerah
Selain optimalisasi anggaran, Ishak menilai penanganan persoalan mendesak perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan perbankan.
Dukungan dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kontribusi dividen, maupun bentuk sinergi lain yang sesuai dengan ketentuan.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal.
“Bagaimana untuk meningkatkan sumber PAD,” tegasnya.
Melalui pengelolaan fiskal yang adaptif, kolaboratif, dan terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan. (im)
