Oleh: Heri Ahmadi, S.Pd.I., Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS
Pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD pada akhirnya tidak boleh berhenti pada persoalan berapa besar pendapatan dan belanja daerah. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal memiliki dasar yang kuat, realistis, dan mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
Dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, Kota Tasikmalaya perlu berani melakukan evaluasi terhadap cara kita memperoleh pendapatan. Ketergantungan pada sumber pendanaan dari luar daerah tidak boleh membuat kita kehilangan perhatian terhadap potensi ekonomi yang ada di dalam daerah sendiri.
PAD Harus Tumbuh Bersama Aktivitas Ekonomi
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar menaikkan target penerimaan atau menambah objek pungutan. Pendekatan seperti itu memiliki keterbatasan apabila tidak dibarengi dengan pertumbuhan basis ekonomi.
Kita perlu melihat mengapa ada target penerimaan yang belum optimal, khususnya pada sektor retribusi. Apakah persoalannya terletak pada tata kelola, regulasi, kualitas pelayanan, kepatuhan, atau memang aktivitas ekonominya yang belum berkembang?
Pertanyaan tersebut penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada berapa rupiah yang bisa ditarik dari masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga bagaimana menciptakan kondisi yang membuat kegiatan ekonomi semakin tumbuh.
Retribusi pada hakikatnya berkaitan erat dengan pelayanan. Karena itu, peningkatan penerimaan semestinya berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu membangun hubungan yang sehat: pelayanan semakin baik, aktivitas ekonomi semakin nyaman, dan penerimaan daerah meningkat secara berkelanjutan.
Jangan Membebani Ekonomi, Tetapi Perkuat Ekosistemnya
Kota Tasikmalaya memiliki karakter ekonomi yang kuat pada perdagangan, UMKM, industri rumahan, kuliner, seni, budaya, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi tersebut harus menjadi bagian dari strategi fiskal daerah.
Jika kita ingin PAD meningkat, maka salah satu pertanyaan pentingnya adalah: apa yang sudah dilakukan agar para pelaku ekonomi dapat tumbuh lebih besar?
Pelaku usaha membutuhkan perizinan yang jelas dan sederhana, pelayanan yang cepat, kepastian regulasi, serta lingkungan usaha yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah juga perlu membangun kolaborasi dengan dunia usaha, bukan hanya hadir ketika menarik kewajiban.
Begitu pula dengan sektor pariwisata. Kota Tasikmalaya mungkin tidak memiliki pantai, tetapi memiliki potensi kuliner, budaya, seni, dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata kota. Kehadiran pengunjung dari luar daerah merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara lebih serius.
Dari Anggaran ke Pertumbuhan Ekonomi
Dari perspektif Banggar, APBD harus dilihat sebagai instrumen untuk menggerakkan pembangunan, bukan sekadar daftar angka pendapatan dan belanja.
Karena itu, penguatan fiskal daerah harus berjalan melalui dua jalur sekaligus: meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan dan memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat.
Konektivitas juga menjadi bagian penting. Pengembangan akses transportasi menuju Tasikmalaya perlu terus didorong agar mobilitas orang, barang, dan investasi semakin mudah. Wacana penguatan konektivitas kereta maupun alternatif transportasi lainnya patut dilihat sebagai bagian dari agenda ekonomi jangka panjang.
Pada akhirnya, fiskal daerah yang sehat tidak dibangun hanya dengan menarik lebih banyak pendapatan. Fiskal yang sehat lahir dari ekonomi yang bergerak. Ketika usaha tumbuh, investasi hadir, perdagangan berkembang, pelayanan membaik, dan masyarakat semakin produktif, maka kapasitas fiskal daerah pun memiliki fondasi yang lebih kuat.
Tugas kita bukan sekadar mencari tambahan pendapatan hari ini, tetapi membangun sumber-sumber pendapatan yang sehat untuk membiayai Kota Tasikmalaya di masa depan. (im)
