Oleh: Elan Jaelani, S.H.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Fraksi PKS
Pertanian bukan hanya soal sawah. Di dalamnya ada petani, air, jalan produksi, pupuk, teknologi, pasar, harga, hingga keberlanjutan generasi yang akan meneruskan usaha pertanian.
Karena itu, ketika mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi menyampaikan aspirasi dalam audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya pada momentum Hari Tani Nasional ke-66, 30 September lalu, saya melihatnya sebagai perhatian yang penting. Aspirasi tersebut tidak hanya berbicara mengenai persoalan hari ini, tetapi juga tentang bagaimana pertanian Kota Tasikmalaya dipersiapkan untuk menghadapi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 luas panen padi di Kota Tasikmalaya mencapai sekitar 8,57 ribu hektare dengan produksi padi 50,79 ribu ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya mencapai sekitar 29,33 ribu ton. Dibandingkan 2024, luas panen dan produksi mengalami peningkatan yang cukup besar.
Angka tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, peningkatan produksi satu tahun tidak berarti persoalan pertanian selesai. Kita tetap perlu melihat fondasi yang menopangnya: apakah lahannya cukup terlindungi, air tersedia, infrastruktur mendukung, dan petani memperoleh manfaat ekonomi yang layak?
Menjaga Lahan, Menjaga Masa Depan Pertanian
Salah satu perhatian mahasiswa adalah semakin pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
Data dalam dokumen perencanaan Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa luas sawah dalam jangka panjang mengalami kecenderungan menurun. Dari sekitar 6.172 hektare pada 2009 menjadi sekitar 5.728 hektare pada 2023.
Karena itu, perlindungan lahan pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan tata ruang. Dokumen perencanaan kota juga memuat rencana kawasan pertanian dan rencana LP2B seluas sekitar 855 hektare. Implementasinya tentu perlu diselaraskan dengan RTRW dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, melindungi lahan saja belum cukup.
Sawah akan lebih mudah dipertahankan apabila kegiatan bertani juga memberikan kehidupan yang layak bagi petani. Jika lahan tetap dipertahankan tetapi biaya produksi tinggi, air sulit diperoleh, akses ke lahan terbatas, dan hasil panen tidak memberikan kepastian pendapatan, maka tantangan regenerasi petani tetap akan muncul.
Karena itu, kebijakan perlindungan lahan harus berjalan bersama dengan kebijakan yang membuat usaha pertanian tetap menarik secara ekonomi.
Air, Infrastruktur, dan Harga Tidak Bisa Dipisahkan
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan persoalan irigasi. Ada lahan yang secara potensi dapat ditanami hingga tiga kali dalam setahun, tetapi karena keterbatasan air hanya dapat ditanami sekali.
Ini menunjukkan bahwa persoalan pertanian tidak berhenti pada kepemilikan atau luas lahan. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung.
Kota Tasikmalaya memiliki 35 daerah irigasi dengan cakupan sekitar 5.321 hektare. Pengelolaannya juga terbagi antara kewenangan kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Artinya, peningkatan kualitas irigasi membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, bukan hanya kebijakan satu institusi.
Begitu pula dengan akses jalan menuju kawasan pertanian. Jalan produksi yang baik akan membantu petani mengangkut sarana produksi dan hasil panen dengan lebih efisien. Pada wilayah yang menghadapi persoalan air pada musim kemarau, pembangunan atau optimalisasi embung juga layak menjadi bagian dari solusi yang dikaji sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Persoalan berikutnya adalah harga hasil pertanian.
Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil kerja mereka memiliki nilai ekonomi yang layak. Pemerintah memang tidak bisa begitu saja menentukan seluruh harga pasar karena mekanisme permintaan dan penawaran tetap berlaku. Tetapi pemerintah memiliki ruang untuk menghadirkan kebijakan yang memperkuat posisi petani, memperluas akses pasar, meningkatkan informasi harga, memperbaiki tata niaga, dan mengembangkan berbagai instrumen pendukung sesuai kewenangannya.
Jadi, persoalan air, infrastruktur, produktivitas, dan harga sebenarnya saling berkaitan. Petani tidak membutuhkan satu kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi ekosistem yang membuat kegiatan pertanian menjadi lebih efisien dan menguntungkan.
Dari Mempertahankan Sawah Menuju Mempertahankan Petani
Kota Tasikmalaya memiliki modal sosial yang besar untuk mengembangkan pertanian. Pemerintah kota pada momentum Hari Tani Nasional 2025 mencatat sekitar 37.762 petani, 722 kelompok tani, dan 64 gapoktan. Angka ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.
Karena itu, agenda pertanian ke depan menurut saya perlu diarahkan pada satu tujuan besar: mempertahankan lahan sekaligus membuat profesi petani tetap layak dan menarik.
DPRD memiliki ruang untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai fungsi dan kewenangannya. Aspirasi mahasiswa, petani, kelompok tani, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus dipertemukan agar persoalan pertanian tidak dilihat secara sektoral.
Perhatian generasi muda seperti yang disampaikan mahasiswa Fakultas Pertanian Unsil justru perlu diapresiasi. Mereka mengingatkan kita bahwa pertanian bukan sekadar urusan masa lalu. Pertanian adalah bagian dari masa depan kota.
Kita tentu ingin lahan pertanian tetap tersedia. Tetapi lebih dari itu, kita ingin petani tetap ada, anak-anak muda melihat pertanian sebagai profesi yang memiliki masa depan, air tersedia ketika dibutuhkan, infrastruktur mendukung, dan hasil produksi memberikan penghidupan yang layak.
Jangan hanya menjaga sawah. Kita juga harus memastikan petani bisa bertahan, berkembang, dan mewariskan pertanian kepada generasi berikutnya. (im)
