Oleh: Heri Ahmadi, S.Pd.I.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara digelar, bendera dikibarkan, pidato disampaikan, dan sejarah kembali diingat. Semua itu penting. Sebuah bangsa memang membutuhkan ingatan sejarah agar tidak kehilangan arah.
Namun, ada pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan: setelah upacara selesai, apa yang berubah dalam kehidupan kita?
Pancasila tidak hanya membutuhkan seremoni. Pancasila membutuhkan pengamalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Dari Upacara Menuju Pengamalan
Hari Kesaktian Pancasila memiliki dimensi sejarah yang penting. Tahun 1965 menjadi salah satu fase ketika Pancasila menghadapi ujian serius dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, memperingatinya berarti menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya mempertahankan dasar negara.
Tetapi kesaktian Pancasila tidak cukup dibuktikan dengan kemampuan kita menggelar upacara setiap tahun. Kesaktian Pancasila justru harus terlihat dari kemampuannya menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat.
Kita adalah bangsa yang berketuhanan. Karena itu, kehidupan bernegara seharusnya tidak kehilangan dimensi moral. Kekuasaan harus disertai tanggung jawab, kebebasan harus disertai etika, dan pembangunan harus tetap memperhatikan martabat manusia.
Demikian pula dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Pancasila tidak mengajarkan kita menjadi masyarakat yang berjalan sendiri-sendiri. Ada tanggung jawab untuk memperhatikan mereka yang lemah, membantu yang membutuhkan, dan membangun kehidupan bersama.
Karena itu, jangan sampai Pancasila hanya menjadi hafalan. Jangan pula hanya menjadi tema pidato setiap bulan Juni atau Oktober.
Keadilan Harus Dirasakan
Salah satu ujian terbesar pengamalan Pancasila adalah keadilan sosial.
Keadilan tidak cukup hanya tertulis dalam undang-undang dan dokumen perencanaan pembangunan. Keadilan harus dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika seorang anak dari keluarga tidak mampu tetap dapat memperoleh pendidikan yang layak, di sana ada nilai Pancasila. Ketika masyarakat miskin memperoleh akses kesehatan yang baik, di sana ada nilai Pancasila. Ketika masyarakat memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonominya, di sana ada nilai Pancasila.
Begitu pula ketika pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Setiap kebijakan publik seharusnya selalu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah kebijakan ini menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat?
Bagi pemerintah daerah, pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika berhadapan dengan keterbatasan fiskal. Kemampuan fiskal daerah menentukan seberapa luas ruang pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Maka, memperjuangkan ruang fiskal daerah yang memadai juga bagian dari ikhtiar menghadirkan keadilan pembangunan.
Pancasila Membutuhkan Keteladanan
Pada akhirnya, persoalan terbesar pengamalan Pancasila mungkin bukan kurangnya pengetahuan tentang Pancasila. Kita sudah belajar Pancasila sejak sekolah. Kita hafal sila-silanya. Kita mengucapkannya dalam berbagai kesempatan.
Kita sangat memerlukan keteladanan.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi berlaku adil. Membutuhkan pejabat yang tidak hanya berbicara tentang gotong royong, tetapi mau bekerja bersama masyarakat. Membutuhkan penyelenggara negara yang tidak hanya berbicara tentang Ketuhanan, tetapi menjadikan nilai moral sebagai pedoman dalam menjalankan amanah.
Pancasila akan semakin kuat ketika nilai-nilainya terlihat dalam perilaku orang-orang yang menjalankan kekuasaan.
Karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila seharusnya bukan hanya bertanya siapa yang mempertahankan Pancasila pada masa lalu. Kita juga perlu bertanya: siapa yang memberikan keteladanan dalam mengamalkan Pancasila hari ini?
Menjadikan Pancasila sebagai Nilai yang Hidup
Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk memperbarui komitmen kita. Bukan hanya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi menjadikannya sebagai nilai yang hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Pancasila harus hadir dalam keputusan yang kita buat, dalam pelayanan yang kita berikan, dalam cara kita memperlakukan masyarakat, dan dalam keberpihakan kita kepada mereka yang membutuhkan.
Sebab pada akhirnya, ukuran kesaktian Pancasila bukanlah seberapa sering kita mengucapkannya. Tetapi, seberapa nyata nilai-nilainya hidup dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara.
Pancasila yang hidup tidak berhenti di podium. Ia hadir di sekolah, di rumah sakit, di kantor pemerintahan, di ruang-ruang pelayanan publik, di tengah masyarakat, dan terutama dalam perilaku orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola negara.
Itulah cara kita menjaga Pancasila: bukan sekadar dengan memperingatinya, tetapi dengan menghidupkan nilainya. (im)
