Oleh: Elan Jaelani, S.H.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Persoalan sampah bukan sekadar persoalan kebersihan kota. Dibalik tumpukan sampah, terdapat persoalan tata kelola sumber daya, pola konsumsi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, sekaligus peluang ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Penanganan sampah perlu dilihat dengan perspektif yang lebih luas. Kita tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan sampah dari pemukiman menuju tempat pembuangan akhir. Perlu perubahan cara pandang, dari pola ekonomi yang menghasilkan, menggunakan, kemudian membuang, menuju sistem yang memungkinkan sumber daya digunakan kembali dan memberikan nilai tambah.
Inilah salah satu gagasan penting dalam ekonomi sirkular (circular economy). Konsep ini mengajak kita mengurangi pemborosan sumber daya melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang. Namun, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan, yaitu inklusivitas. Ekonomi sirkular harus memberikan kesempatan dan manfaat bagi sebanyak mungkin kelompok masyarakat.
Sampah Bukan Hanya Beban, tetapi Potensi Ekonomi
Kota Tasikmalaya memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi sirkular. Limbah organik dari pasar tradisional, rumah tangga, dan aktivitas perdagangan, misalnya, dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pertanian. Sementara itu, limbah anorganik seperti plastik, kardus, dan kain perca dapat dipilah, diolah, serta dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki nilai jual.
Dari proses tersebut, terbuka peluang ekonomi baru. Kelompok perempuan dapat mengembangkan usaha kerajinan berbahan limbah. UMKM dapat menciptakan produk kreatif dari material bekas. Kelompok pemuda dapat mengembangkan inovasi pengolahan sampah, termasuk melalui teknologi digital. Bahkan, kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah dapat menjadi sumber penghasilan bagi pekerja informal.
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak semata-mata menjadi urusan pemerintah atau petugas kebersihan. Masyarakat dapat menjadi pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam menciptakan nilai tambah.
Namun, kita juga harus realistis. Tidak semua kegiatan daur ulang secara bisnis langsung menguntungkan. Dalam kondisi tertentu, biaya pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan produksi justru lebih tinggi dibandingkan menggunakan bahan baku baru. Karena itu, diperlukan ekosistem yang mendukung agar kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Kampus, Pemerintah, dan Masyarakat Harus Berkolaborasi
Dalam konteks ini, saya mengapresiasi inisiatif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi melalui kegiatan ECOFEST 2026 yang mengangkat tema ekonomi sirkular inklusif. Keterlibatan mahasiswa dalam membicarakan persoalan sampah daerah merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian sosial generasi muda.
Perguruan tinggi dapat menjadi laboratorium gagasan sekaligus tempat menguji berbagai inovasi. Gerakan pemilahan sampah, pengolahan limbah organik, dan pemanfaatan material bekas dapat dimulai dari lingkungan kampus sebelum dikembangkan menjadi gerakan yang lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mendukung. Dukungan anggaran, fasilitas pengolahan, pelatihan, pendampingan UMKM, akses permodalan, hingga fasilitasi pemasaran merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat diarahkan untuk mendukung inisiatif ekonomi berbasis lingkungan.
Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, demikian pula masyarakat dan perguruan tinggi membutuhkan dukungan kebijakan agar gagasan yang baik dapat berkembang menjadi program nyata.
Membangun Kota yang Bersih sekaligus Sejahtera
Bagi Kota Tasikmalaya, ekonomi sirkular inklusif seharusnya menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus: menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Kita tentu menginginkan kota yang bersih, sehat, dan nyaman. Namun, lebih dari itu, kita juga ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk tumbuh secara ekonomi melalui berbagai potensi yang ada di sekitarnya.
Karena itu, perubahan harus dimulai dari kebiasaan sederhana: mengurangi sampah, memilah limbah rumah tangga, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendukung produk-produk hasil pengolahan daur ulang.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan fasilitas, dunia usaha membuka ruang kemitraan, akademisi menghadirkan inovasi, dan masyarakat mengambil bagian dalam pelaksanaannya.
Saya optimistis, jika seluruh elemen bergerak bersama, persoalan sampah di Kota Tasikmalaya dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih produktif. Sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dikelola dan memberikan manfaat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa besar pertumbuhan yang dihasilkan, melainkan juga seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat dan seberapa baik lingkungan dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya. (im)
