Oleh: Heri Ahmadi, S.PdI
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya – Fraksi PKS
Demonstrasi mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, menyuarakan kegelisahan, sekaligus mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan atau persoalan publik yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Aksi penyampaian aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa Tasikmalaya (BEMTAS) bersama elemen mahasiswa lainnya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, patut kita pandang secara positif.
Kehadiran mahasiswa dengan berbagai tuntutan, baik menyangkut kebijakan nasional maupun persoalan lokal Kota Tasikmalaya, menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi masyarakat. Kepedulian semacam ini merupakan modal penting dalam kehidupan demokrasi.
Kritik dan Aspirasi adalah Bagian dari Demokrasi
Demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas pelaksanaan pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi publik yang berkelanjutan, termasuk keberanian masyarakat menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis. Mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tradisi intelektual, daya kritis, dan tanggung jawab moral untuk ikut memperhatikan persoalan bangsa.
Berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, mulai dari program pemerintah pusat, penanganan karhutla, BBM, hingga persoalan sampah, kemiskinan, dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya, merupakan isu-isu yang memang perlu mendapatkan perhatian.
Tentu, setiap kritik perlu ditempatkan dalam ruang dialog yang sehat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling meniadakan. Justru melalui perbedaan itulah kita dapat menemukan persoalan yang mungkin belum sepenuhnya terbaca oleh pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola kritik menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
DPRD Harus Menjadi Ruang Penyerapan Aspirasi
Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, saya memandang bahwa lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
DPRD bukan hanya tempat membahas anggaran, peraturan daerah, dan melakukan pengawasan pemerintahan. DPRD juga harus menjadi ruang penyerapan aspirasi, tempat masyarakat menyampaikan persoalan, serta lembaga yang menghubungkan kepentingan publik dengan proses pengambilan kebijakan.
Dalam aksi BEMTAS tersebut, DPRD menerima aspirasi mahasiswa yang dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama perwakilan DPRD serta Kapolres Tasikmalaya Kota.
Tentu, menerima aspirasi merupakan langkah awal. Hal yang lebih penting adalah memastikan aspirasi tersebut memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme kelembagaan.
Persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat perlu diteruskan melalui jalur kelembagaan yang tersedia. Sementara persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya harus disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan respons dan penyelesaian.
Dalam hal ini tanggung jawab DPRD diuji: bukan hanya dalam kesediaan mendengarkan, tetapi juga dalam kesungguhan mengawal aspirasi agar tidak berhenti sebagai dokumen atau catatan pertemuan.
Menuju Demokrasi yang Semakin Dewasa
Kita tentu berharap tradisi penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke depan semakin baik. Bukan berarti mengurangi daya kritis atau membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memperkuat kualitas penyampaian aspirasi melalui argumentasi yang terukur, data yang memadai, tuntutan yang jelas, serta komunikasi yang konstruktif.
Pada saat yang sama, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat juga harus semakin terbuka terhadap kritik. Aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, aspirasi harus menjadi salah satu sumber informasi penting dalam mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki pelayanan publik.
Demokrasi membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi dan institusi yang bersedia mendengarkan serta menindaklanjutinya.
Kita tidak perlu mempertentangkan demonstrasi dengan dialog. Keduanya merupakan bagian dari proses demokrasi. Demonstrasi dapat menjadi pintu masuk untuk membuka komunikasi, sedangkan dialog menjadi ruang untuk memperdalam persoalan dan merumuskan jalan keluar.
Momentum Hari Sumpah Pemuda hendaknya mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa membutuhkan generasi muda yang peduli, kritis, dan bertanggung jawab. Sementara itu, penyelenggara pemerintahan harus memiliki kerendahan hati untuk mendengar dan keberanian untuk melakukan perbaikan. (im)
