Tasikmalaya, FPKS – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tasikmalaya terus mendalami tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelang rapat paripurna. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK diselesaikan secara tuntas dan menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam agenda kegiatan DPRD Kota Tasikmalaya pada Senin (22/6/2026), Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menggelar Rapat Kerja Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK di Inspektorat Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman hasil pemeriksaan BPK yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (23/6/2026). Pansus melakukan evaluasi terhadap berbagai temuan dan rekomendasi yang telah diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Heri Ahmadi, S.Pd.I., menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan untuk memastikan seluruh temuan BPK mendapatkan tindak lanjut yang nyata dan terukur.
“Pansus memastikan bahwa hasil temuan BPK diselesaikan dengan baik, baik secara administratif maupun sesuai dengan komitmen penyelesaian yang telah disanggupi oleh pihak terkait,” ujar Heri Ahmadi.
Tingkat Penyelesaian Administratif Capai 96 Persen
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, mayoritas temuan BPK telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hingga saat ini, tingkat penyelesaian secara administratif telah mencapai sekitar 96 persen.
Capaian tersebut menunjukkan adanya keseriusan berbagai perangkat daerah dalam memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Meski demikian, DPRD melalui Pansus tetap melakukan pengawasan agar seluruh proses penyelesaian dapat dituntaskan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Heri Ahmadi, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK tidak hanya penting untuk memenuhi aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Jaga Prestasi Tata Kelola Pemerintahan
Heri Ahmadi berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya terus menunjukkan kesungguhan dalam menindaklanjuti seluruh temuan BPK hingga tuntas. Ia menilai konsistensi tersebut menjadi faktor penting dalam mempertahankan capaian opini dan prestasi tata kelola keuangan daerah yang selama ini telah diraih.
“Kesungguhan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menindaklanjuti temuan BPK harus terus dijaga. Ini penting untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta menjaga posisi Kota Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketertiban administrasi yang baik di Jawa Barat,” kata Heri.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam mengawal rekomendasi BPK merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hasil pembahasan Pansus LHP BPK selanjutnya akan dibawa ke forum rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. (im)
