Oleh : Dede, S.IP Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya tahun 2025 mencapai Rp.425,5 miliar atau 93,67% dari target Rp.454,2 miliar.
Fraksi PKS
Anggota Pansus LKPJ, Ishak Parid, Dorong BPKAD Perkuat Strategi Keuangan dan Optimalkan Aset Daerah
Tasikmalaya, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025
Ketua Pansus LKPJ 2025, Dede SIP, Soroti Kualitas PAD dalam Rapat Bersama Bapenda dan BPKAD
Tasikmalaya, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 bersama
LKPJ, Bukan LPJ
Oleh: Heri Ahmadi Pemahaman masyarakat terhadap istilah LPJ dan LKPJ dalam sistem pemerintahan daerah masih kerap tercampur. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa
Ketua Pansus LKPJ Soroti Peran Strategis BPKAD, Fraksi PKS Dorong Penguatan Stabilitas Fiskal
Tasikmalaya, FPKS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 bersama
Bahas LKPJ Bersama BPKAD, Heri Ahmadi Beri Dua catatan Terkait Perencanaan Anggaran dan Tertib Aset
Tasikmalya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025,
Heri Ahmadi Dorong Solusi Akses dan Biaya Pemakaman, Awali dengan Survei TPU Gunung Muncang
Tasikmalaya, FPKS — Upaya penataan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Tasikmalaya terus didorong. Pada Senin (6/4/2026), Dinas Lingkungan Hidup bersama tim
Heri Ahmadi Berikan Atensi atas Permasalahan Keterbatasan Lahan Pemakaman, dan Penataan TPU di Mangkubumi
Tasikmalaya, FPKS — Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, S.PdI, menaruh perhatian serius terhadap persoalan keterbatasan lahan pemakaman umum yang
Meneguhkan Kualitas Perencanaan untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Oleh: Dede, SIP. Serapan anggaran sering ditempatkan sebagai indikator utama kinerja pemerintah daerah. Angka yang tinggi kerap dipahami sebagai tanda keberhasilan. Namun,
No More Posts Available.
No more pages to load.















