Tasikmalaya, FPKS — Dalam proses Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), perhatian masyarakat sering kali hanya terfokus pada tahap pengajuan dan realisasi program. Padahal,
Fraksi PKS
Komisi I DPRD Evaluasi Kondisi PPPK, PKS Dorong Kepastian Kerja dan Penghasilan
Tasikmalaya, FPKS — Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja terkait evaluasi kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selasa (31/3/2026)
Elan Jaelani Inisiasi Tempat Donasi Sampah, Dorong Lingkungan Bersih dan Tumbuhnya Ekonomi Warga
Tasikmalaya, FPKS— Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, menginisiasi program inovatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penyediaan
PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah: Catatan atas LKPJ 2025
Oleh : Dede, S.IP Ketua Pansus LKPJ Wali Kota 2025 Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator
Menilai LKPJ 2025: Peran Strategis DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh : Dede, S.IP Ketua Pansus LKPJ Wali Kota 2025 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 merupakan instrumen penting dalam menilai
Pansus LKPJ 2025 : Amanah Berat untuk Membaca Arah Kota
Musibah. Mungkin itu kata pertama yang terlintas ketika dalam Rapat Paripurna LKPJ 2025, Senin (30/3), saya dipilih oleh para kolega untuk mengemban
Paripurna LKPJ 2025 Digelar, Dede SIP dari Fraksi PKS Ketuai Pansus LKPJ
Tasikmalaya, FPKS– DPRD Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna pada Senin (30/3/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Penyaluran Bantuan Kemensos di Tawang, Fraksi PKS Tekankan Perluasan dan Ketepatan Layanan
Tasikmalaya, FPKS – DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti pentingnya pemerataan bantuan sosial setelah pelaksanaan penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial di Gedung Juang, Kecamatan
Elan Jaelani Dorong Pemberdayaan Peternak Ayam Petelur Lewat Pokir 2026
Tasikmalaya, FPKS – Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terus didorong melalui berbagai skema, salah satunya melalui usulan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Anggota
Pengusul Diminta Aktif Mengawal Pokir, Ini Alasannya
Tasikmalaya, FPKS — Dalam proses pengajuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), masyarakat kerap beranggapan bahwa setelah usulan disampaikan, proses selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung
No More Posts Available.
No more pages to load.















