TASIKMALAYA, FPKS — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat, Senin (20/4) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, serta Inspektur Kota Tasikmalaya yang baru, Imin Muhaemin, S.Sos., M.Si, beserta jajaran masing-masing. Pembahasan menitikberatkan pada evaluasi tata kelola kepegawaian dan pengawasan internal pemerintah daerah.
BKPSDM Jadi Kunci Kualitas SDM
BKPSDM memiliki peran penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), mulai dari perencanaan kebutuhan, pengangkatan, mutasi, hingga pengembangan kompetensi. Lembaga ini juga menjadi motor penggerak dalam mewujudkan sistem merit agar penempatan jabatan sesuai dengan kapasitas dan kinerja.
Anggota Pansus LKPJ 2025 dari Fraksi PKS, Ishak Parid, SPdI, menegaskan bahwa BKPSDM merupakan dinas yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
“Kepegawaian dan SDM adalah fondasi utama pemerintahan. Jika ini dikelola dengan baik, maka pelayanan kepada masyarakat akan ikut meningkat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesiapan pengembangan kompetensi, termasuk sekitar 1.700 tenaga yang diproyeksikan untuk mengikuti upgrading. Di sektor pendidikan, Ishak menyinggung kebijakan periodesasi kepala sekolah yang memungkinkan masa jabatan hingga dua periode atau delapan tahun.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan pasca-jabatan, ketika kepala sekolah kembali menjadi guru.
“Potensi post power syndrome dan rasa ewuh pekewuh harus diantisipasi dengan pembinaan yang baik agar tidak mengganggu profesionalitas kerja,” katanya.
Terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Ishak menilai pelaksanaannya sudah berjalan sesuai rencana. Skema PPPK yang mencakup pegawai penuh waktu dan paruh waktu—yang sebelumnya dikenal sebagai tenaga honorer—dinilai mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Inspektorat Perkuat Pengawasan Internal
Selain BKPSDM, peran Inspektorat juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki tugas memastikan setiap perencanaan dan realisasi program berjalan sesuai aturan serta bebas dari potensi penyimpangan.
Ishak menyebut Inspektorat sebagai “KPK-nya internal” Pemerintah Kota Tasikmalaya karena perannya dalam mencegah pelanggaran sejak dini.
“Inspektorat harus mampu meminimalisir bahkan mencegah potensi penyimpangan sebelum menjadi temuan eksternal, termasuk sebelum masuk ke pemeriksaan BPK,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan.
Apresiasi atas Raihan WTP
Dalam kesempatan tersebut, Ishak Parid juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak tujuh kali.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Ini menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga akuntabilitas. Namun tentu harus terus ditingkatkan, tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan keuangan dan pemerintahan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Melalui pembahasan ini, Pansus LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya berharap sinergi antara BKPSDM dan Inspektorat semakin kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (im)
