Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak ke dua dapur SPPG di wilayah Bungursari dan Panyingkiran.
Tasikmalaya, FPKS – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke dua titik SPPG, yakni SPPG Bungursari 2 di Kelurahan Bungursari dan SPPG Panyingkiran 3 di Kelurahan Panyingkiran, Senin (4/5/2026) pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini dilakukan bersama sejumlah dinas terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Kesehatan, serta melibatkan unsur LSM.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap operasional fasilitas publik, khususnya yang berkaitan dengan standar lingkungan dan kesehatan. Dari hasil sidak di dua lokasi, Komisi III menemukan beberapa catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG.
Di SPPG Bungursari 2, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, dari sisi LSHS (Laik Sehat Higiene Sanitasi), fasilitas tersebut disebut telah memenuhi ketentuan. Sementara itu, kondisi di SPPG Panyingkiran 3 dinilai masih perlu perhatian lebih, karena baik IPAL maupun LSHS belum optimal.
Tekankan Kelengkapan Izin dan Standar Higienitas
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, SH, menegaskan pentingnya memastikan seluruh SPPG telah mengantongi izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa aspek perizinan tidak boleh diabaikan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai SPPG beroperasi tanpa izin lengkap. Misalnya LSHS, bagaimana kita bisa menjamin higienitas jika sertifikatnya belum ada,” ujar Elan di sela-sela kegiatan.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan ini bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap semua pihak yang terlibat, baik pelaku usaha, karyawan, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat layanan.
Dorong Perbaikan untuk Perlindungan Bersama
Lebih lanjut, Elan berharap seluruh pengelola dapur SPPG, khususnya yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan dan meningkatkan standar operasionalnya. Hal ini dinilai penting agar kegiatan yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi juga memenuhi aspek kelayakan dan keamanan.
Menurutnya, keberadaan SPPG harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam memastikan standar yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
Kegiatan sidak ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan SPPG di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, tanpa mengabaikan aspek kesehatan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi.(im)
