Oleh: Yadi Mulyadi, SH
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PKS
Hari ini, Rabu (3/6), saya bersama rekan-rekan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya berkesempatan mengunjungi Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tasikmalaya.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahim kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang penting mengenai bagaimana BPOM menjalankan tugasnya dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat.
Ditengah meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan industri pangan, serta berkembangnya layanan kesehatan di Kota Tasikmalaya dan wilayah Priangan Timur, peran BPOM menjadi semakin strategis. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk yang mereka konsumsi benar-benar aman dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Karena itu, keberadaan BPOM bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik.
Pengawasan yang Menjadi Kebutuhan Bersama
Dalam diskusi tersebut, kami membahas tugas dan tanggung jawab BPOM yang mencakup pengawasan sebelum produk beredar maupun setelah produk beredar di masyarakat. BPOM memastikan setiap produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebelum mendapatkan izin edar.
Setelah beredar, pengawasan tetap dilakukan melalui pengujian sampel, pemeriksaan distribusi, hingga penindakan terhadap produk ilegal atau berbahaya.
Saat ini Kota Tasikmalaya juga tengah mengalami peningkatan aktivitas penyediaan makanan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jumlahnya telah mencapai lebih dari seratus titik.
Program yang baik tentu harus didukung oleh sistem pengawasan yang baik pula. Jangan sampai pelayanan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menghadapi persoalan akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan.
Karena itu, kami berharap BPOM dapat terus memperkuat fungsi pengawasan di lapangan. Pengawasan yang kuat bukan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan untuk memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman dan berkualitas.
Disisi lain, status BPOM Tasikmalaya yang kini telah meningkat menjadi Balai POM memberikan kapasitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum di wilayah Priangan Timur. Ini merupakan modal penting yang perlu terus dioptimalkan.
Perizinan yang Cepat untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Selain aspek pengawasan, kami juga menyoroti pentingnya pelayanan perizinan yang cepat dan responsif, khususnya bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF).
Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman di dunia usaha, saya memahami bahwa waktu adalah faktor yang sangat menentukan. Keterlambatan administrasi sering kali berujung pada kerugian ekonomi yang tidak kecil. Dalam dunia distribusi farmasi, keterlambatan penerbitan izin dapat menghambat operasional perusahaan dan berdampak pada rantai pasok obat yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, kami mendorong agar proses perizinan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Tentu tanpa mengurangi standar pengawasan dan aspek kepatuhan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.
Regulasi yang baik seharusnya mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kemudahan berusaha. Kedua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya harus berjalan beriringan.
Membangun Sistem Pelayanan yang Lebih Proaktif
Salah satu masukan yang kami sampaikan kepada BPOM adalah perlunya sistem pengingat yang lebih proaktif bagi perusahaan yang masa izinnya akan berakhir.
Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus perusahaan yang terlambat memperpanjang izin karena tidak mengetahui adanya pemberitahuan melalui surat elektronik. Akibatnya, mereka harus mengulang proses perizinan dari awal yang tentu membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Di era digital saat ini, komunikasi tidak lagi cukup mengandalkan satu kanal. Pengingat melalui aplikasi pesan, notifikasi sistem daring, atau mekanisme komunikasi lainnya dapat menjadi solusi untuk meminimalkan keterlambatan administrasi.
Harapan kami sederhana. BPOM terus memperkuat fungsi pengawasannya demi melindungi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanannya agar dunia usaha dapat tumbuh dengan baik. Ketika perlindungan publik dan kemudahan berusaha berjalan seimbang, maka masyarakat mendapatkan manfaat, pelaku usaha berkembang, dan ekonomi daerah pun bergerak lebih maju.Sinergi seperti inilah yang perlu terus kita bangun untuk mewujudkan Tasikmalaya yang sehat, aman, dan produktif. (im)
