KOTA TASIKMALAYA, FPKS — Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Tasikmalaya pada Selasa (21/7/2026) di Ruang Rapat 1 DPRD Kota Tasikmalaya.
Pertemuan yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari kuota haji, pengawasan penyelenggara perjalanan umrah, hingga penguatan koordinasi pelayanan kepada masyarakat.
Rapat kerja diawali dengan agenda silaturahmi dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Tasikmalaya.
Salah satu pembahasan utama adalah perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berdampak pada penyesuaian kuota haji. Dalam rapat dijelaskan bahwa kuota haji bagi Kota Tasikmalaya diperkirakan mengalami penyesuaian pada musim haji mendatang sebagai konsekuensi dari kebijakan baru tersebut.
Pengawasan Travel Umrah Jadi Perhatian
Selain persoalan kuota haji, rapat juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Hal ini dinilai penting untuk memberikan kepastian, rasa aman, dan perlindungan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Pembahasan mencakup proses verifikasi perusahaan travel umrah, jaminan keberangkatan jamaah, kualitas pelayanan selama menjalankan ibadah, hingga kepastian kepulangan jamaah ke tanah air. Komisi IV menilai pengawasan yang baik akan meminimalkan potensi persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, S.H., menyampaikan bahwa pelayanan haji dan umrah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah, serta instansi terkait lainnya.
“Kami sepakat bahwa koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar pelayanan kepada calon jamaah semakin baik, mulai dari proses administrasi hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci,” ujarnya.
Sinkronisasi Pelayanan dan Akses Informasi
Yadi menilai salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah koordinasi dengan instansi keimigrasian, khususnya dalam proses penerbitan paspor bagi calon jamaah. Menurutnya, pelayanan administrasi yang cepat dan terintegrasi akan membantu masyarakat mempersiapkan keberangkatan dengan lebih baik.
Ia juga berharap ke depan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dengan akses tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut memantau perkembangan data jamaah, mendukung peningkatan pelayanan, sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi kendala selama proses penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.
“Apabila koordinasi data semakin baik, pemerintah daerah juga dapat lebih cepat memberikan pelayanan dan membantu apabila muncul persoalan yang memerlukan penanganan bersama,” jelasnya.
Perlindungan Jamaah Harus Menjadi Prioritas
Yadi juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Pemerintah Kota dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memiliki izin resmi.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai legalitas travel umrah akan membantu masyarakat memilih penyelenggara yang terpercaya sehingga risiko penipuan maupun penelantaran jamaah dapat diminimalkan.
Ia berharap hasil rapat kerja tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah di Kota Tasikmalaya. Dengan koordinasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, serta memiliki kepastian sejak proses pendaftaran hingga kembali ke tanah air. (im)
