KOTA TASIKMALAYA, FPKS — Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya pada Rabu (22/7/2026) di Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD di bidang perekonomian melalui pembahasan mengenai stabilitas harga (inflasi) dan stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat dihadiri jajaran Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya bersama pimpinan dan pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya yang membawahi wilayah kerja Priangan Timur. Selain membahas perkembangan ekonomi daerah, kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai strategi menjaga daya beli masyarakat ditengah dinamika ekonomi nasional.
Inflasi dan Fiskal Menjadi Perhatian Bersama
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ishak Parid, S.Pd.I, mengatakan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada kondisi inflasi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek fiskal dan peluang-peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di Kota Tasikmalaya.
“Pertemuan ini memberikan banyak masukan mengenai kondisi ekonomi daerah dan bagaimana menjaga stabilitas harga. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mampu melihat berbagai peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ishak.
Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan peluang yang muncul dari berbagai program nasional.
Program MBG Dinilai Membuka Peluang Baru
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah potensi pemanfaatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ishak menilai program nasional tersebut dapat menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal apabila dipersiapkan dengan baik.
Menurutnya, pelaku usaha di Kota Tasikmalaya memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan program tersebut, baik sebagai pemasok bahan pangan, hasil pertanian, peternakan, maupun produk lokal lainnya yang memenuhi standar.
“Program MBG jangan hanya dilihat sebagai program sosial. Dibalik itu terdapat peluang ekonomi yang besar apabila pelaku usaha lokal mampu mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan program. Ini tentu akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai peningkatan aktivitas ekonomi lokal juga berpotensi menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi dan distribusi di tingkat daerah.
Dorong Inovasi Tingkatkan Perekonomian Daerah
Ishak menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh hanya bertumpu pada optimalisasi pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga perlu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas basis ekonomi daerah.
Menurutnya, edukasi kepada pelaku usaha mengenai peluang-peluang ekonomi seperti Program MBG menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Jika satu sektor seperti MBG saja mampu dioptimalkan dengan melibatkan pelaku usaha lokal, dampaknya bisa sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai lembaga agar peluang tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” pungkas Ishak. (im)
