TASIKMALAYA, FPKS — Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya mendorong perhatian lebih kuat terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan perlindungan petani di tengah semakin berkurangnya lahan pertanian.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi DPRD Kota Tasikmalaya bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi (Unsil), Rabu (30/9/2026).
Audiensi yang berlangsung di Gedung Serba Guna tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perlindungan lahan pertanian, stabilitas harga hasil tani, hingga persoalan irigasi dan sarana pendukung pertanian.
Fraksi PKS Tampung Aspirasi Mahasiswa
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, S.Pd.I, mengatakan aspirasi mahasiswa menjadi masukan penting bagi DPRD dalam melihat persoalan pertanian dari perspektif generasi muda yang memiliki perhatian terhadap sektor tersebut.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Heri menjelaskan, kebijakan LP2B berkaitan erat dengan tata ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“LP2B bukan lahan milik pemerintah. Lahan tersebut tetap milik masyarakat atau pihak swasta, tetapi ditetapkan agar tidak dialihfungsikan untuk pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Heri.
Menurutnya, diperlukan kejelasan regulasi dan kebijakan teknis di daerah agar upaya mempertahankan lahan pertanian dapat berjalan lebih efektif. DPRD, kata Heri, siap menampung sekaligus mengawal aspirasi tersebut sesuai kewenangannya, termasuk mendorong regulasi teknis yang diperlukan pemerintah daerah.
Dorong Perlindungan Petani dan Infrastruktur Pertanian
Selain persoalan lahan, mahasiswa juga menyoroti harga hasil pertanian yang kerap menjadi persoalan bagi petani. Heri menilai pemerintah perlu memiliki kebijakan yang dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada petani, meskipun harga di pasar juga dipengaruhi mekanisme supply dan demand.
“DPRD siap mengadvokasi persoalan harga jual produk pertanian di pasar. Memang ada mekanisme pasar yang berlaku, tetapi pemerintah tetap dapat mengambil langkah kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada petani,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, S.H., menyoroti persoalan lain yang disampaikan mahasiswa, khususnya terkait irigasi dan sarana-prasarana pertanian.
Menurut Elan, sejumlah lahan pertanian belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena persoalan pengairan. Lahan yang secara potensial dapat ditanami beberapa kali dalam setahun terkadang hanya dapat ditanami satu kali karena pasokan air tidak mencukupi, terutama pada musim kemarau.
“Selain irigasi, akses jalan menuju kawasan pertanian dan sarana pendukung lainnya juga perlu diperhatikan. Infrastruktur pertanian harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas petani,” jelas Elan.
Elan juga mengapresiasi kepedulian mahasiswa Fakultas Pertanian Unsil yang ikut menyuarakan persoalan petani.
“Kami mengapresiasi anak-anak muda yang memberikan perhatian terhadap petani dan pertanian. Aspirasi seperti ini penting karena membantu DPRD melihat persoalan di lapangan secara lebih nyata,” ujarnya.
Fraksi PKS berharap dialog antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan agar berbagai persoalan pertanian tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang memberikan manfaat bagi petani. (im)
